METROPOST.ID- Ternyata, PT Pupuk Indonesia (Persero) masih mengalami kendala terkait alokasi anggaran untuk pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyampaikan, anggaran untuk penyaluran pupuk subsidi tersebut masih belum ada.
Rahmad memastikan pihaknya tetap akan menyalurkan pupuk subsidi meskipun kontrak penyaluran masih mengacu pada anggaran yang lama. Hal itu sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan telah disepakati bersama dengan kementerian terkait, mulai dari Kementerian Keuangan hingga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Saya tahu persis Menteri Pertanian all out langsung di hari yang sama saya laporkan, menelpon Presiden, Menteri Keuangan dan sudah disepakati dari kesepakatan-kesepakatan tingkat menteri. Kemudian kami sudah diinstruksikan untuk tidak berhenti menyalurkan,” kata Rahmad kepada awak media, Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Rahmad menjelaskan saat ini pihaknya tengah mengurus persoalan administrasi terkait hal tersebut. Perihal skema penagihannya, itu akan menjadi urusan pihaknya dengan pemerintah. Terpenting, petani tetap mendapatkan pupuk subsidi.
“Kalau (jawaban) normatif ya kami hanya bisa menyalurkan sesuai dengan kontrak, tapi kemarin jelas sekali ini keadaan darurat ini adalah keadaan yang genting Indonesia membutuhkan produksi pertanian yang tidak terganggu, untuk itu kami pun sepakat dengan pemerintah, kontraknya urusan kami dengan pemerintah,” terangnya.
Dia pun menjelaskan bahwa pupuk subsidi yang telah habis merupakan alokasi pupuk subsidi pada awal 2024 sebesar 4,7 juta ton dengan anggaran Rp 26,7 triliun. Pemerintah telah menaikkan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton.
“Jadi bukan alokasi 9,5 juta ton yang habis, tapi kontrak yang berdasarkan alokasi pertama itu yang volumenya sudah habis di bulan Juli ini. 100 lebih kebupaten yang sudah habis,” imbuhnya.
Sebelumnya, Rahmad mengungkap sampai 11 Juli 2024 dari 478 wilayah yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi, 12 kabupaten telah kehabisan pasokan pupuk urea dan 71 kabupaten diprediksi kehabisan stok pupuknya akhir Juli 2024.
Kondisi serupa juga terjadi untuk alokasi NPK subsidi. Rahmad mengatakan sebanyak 32 kabupaten telah kehabisan NPK dan 88 kabupaten pasokan NPK-nya akan habis akhir Juli 2024.
“Ada 12 Kabupaten yang hari ini sudah habis alokasinya, dan ada 71 kabupaten, ini untuk urea, yang alokasinya di akhir Juli. Nah kalau dilihat yang NPK, yang merah semakin banyak lagi,” kata dia dalam rapat koordinasi pengendali inflasi yang disiarkan YouTube Kemendagri RI, Senin (15/7/2024).(detiknews/mp)
