Atasi Stunting, Menteri Muhadjir Bakal Ajak Sarapan ‘Bareng’

JAKARTA (MP)- Stunting masih jadi salah satu masalah  kesehatan  yang melanda Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi stunting, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berencana untuk membuat program sarapan bersama bagi anak dan ibu hamil.

Program ini, kata dia, bisa jadi salah satu upaya kecil namun efektif dalam mengatasi angka stunting di masa depan. “Salah satu langkah yang mau kita lakukan adalah untuk bikin program sarapan bersama. Sarapan bersama untuk anak balita kita dan ibu-ibu yang sedang hamil, plus anak-anak yang sedang sekolah,” tuturnya di Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat pada Jumat (20/12).


Program ini katanya bisa mulai dilakukan setidaknya seminggu dua kali di seluruh penjuru Indonesia. “Kalau misalnya seminggu dua kali aja. Nggak usah nasi dulu. Rebus telur aja bagi-bagi setiap sekolah, siswa sebelum masuk,” tambahnya.

Ide ini datang dari pengalaman Presiden RI Joko Widodo. Kata Muhadjir, Jokowi menceritakan dirinya sering menerima sarapan gratis di tempatnya besar.

Bapak presiden kemarin menyampaikan saya dulu waktu masih kecil ada pembagian susu, ada bubur kacang hijau, ada telur. Walau separuh-separuh gitu, ini loh kita hidupkan kembali,” ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Anggaran untuk program ini bisa diambil dari anggaran dana desa. Namun kunci dari pelaksanaan program ini ada di Pemerintah Daerah.

Dijelaskan oleh Muhadjir, sesungguhnya persoalan stunting harus diselesaikan dari akarnya. Dan akar dari permasalahan ini bisa ditelusuri dari calon ibu, bahkan saat mereka masih remaja.

“Karena ternyata salah satu sumber dari stunting adalah salah dietnya remaja putri kita. Akibatnya kurang darah, dokter lebih tahu lah. Tapi itu ternyata salah diet termasuk sumber stunting,” tuturnya.

Stunting Masih Jadi Masalah, Perlu Pengawasan dan Sosialisasi

Selain itu kurangnya informasi terkait permasalahan stunting juga jadi salah satu kendala. Hal ini mengacu pada pengalamannya mendatangi salah satu posyandu di lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur.

“Katanya nggak ada (kasus stunting). Tapi kalau saya tanya ada nggak anak yang beratnya di bawah normal. Jawabnya ada pak dari 46 calon balita ada 19. Ya itu namanya stunting. Jadi sebetulnya ada di lapangan, cuma mereka tidak paham itu stunting,” tambahnya.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya akan memastikan program pemangkasan angka stunting tepat sasaran.

“Misalnya dalam hal ini penurunan angka stunting. Nah penurunan angka stunting itu kan pertama siapa saja yang diintervensi. Siapa saja yang harus dipengaruhi, sehingga angka stuntingnya turun,” tuturnya.

Dikatakan Deputi Bidang Pembangunan Manusia Masyarakat dan Kebudayan PPN/Bappenas Subandi, hal yang perlu dicatat dalam mengatasi permasalahan stunting ada pada pengawasan.

“Kalau tablet [vitamin] gizi diberikan ke ibu hamil misalnya. Itu bukan dibeli oleh puskesmas lalu disediakan gitu aja. Tapi harus diminum,” tuturnya.

Mengenai anggaran terhadap penanganan stunting sendiri sebenarnya sudah disediakan sebesar 5 persen dari anggaran kesehatan dalam APBN. Namun dana ini digunakan untuk mengatur intervensi pemerintah demi pencegahan dan penanggulangan stunting. Sedangkan perkara pendukung seperti memastikan adanya sumber air bersih, sanitasi yang bersih sampai kebutuhan pangan dianggarkan di luar dana tersebut.

Dana total yang dianggarkan pemerintah sebanyak Rp30 triliun di tahun ini untuk perkara stunting. Dan angka ini, dikatakan Subandi bisa jadi meningkat di tahun 2020 karena jumlah kabupaten yang juga meningkat.

Stunting masih menjadi momok kesehatan di Indonesia. Untuk itu, Menteri Kesehatan Terawan ditugaskan Jokowi untuk menekan angka stunting di bawah 20 persen. Namun sampai akhir tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin kondisi stunting mencapai angka 14 persen dari total angka kelahiran anak di tahun itu.

Target penurunan stunting yang ditetapkan Jokowi ini ini jauh lebih tinggi dari ‘ramalan’ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di angka 19 persen.

“Target kami lima tahun ke depan berada di angka 19 persen, tapi saya masih mau ‘ngotot’ di 14 persen, bukan 19 persen,” ucap Jokowi di forum diskusi bertajuk 100 CEO Forum Kompas di kawasan Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11).

Menurut catatan Jokowi, Indonesia setidaknya berhasil menurunkan angka stunting dalam lima tahun kepemimpinan Kabinet Kerja. Ia mencatat prevalensi stunting berada di angka 37,2 persen pada 2013 lalu menurun ke 27,67 persen pada 2019, meski kondisi di masing-masing tahun sempat naik turun. (metropost/cnnindonesia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here