METROPOST.ID- Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH.,MH diwakili oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Husaini, SE, ikut menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Rangka Pemberantasan Korupsi di Wilayah I.
Rakor itu berlangsung, di Aula Bhineka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Selasa, (29/4).
Kehadiran Wakil Wali Kota Lhokseumawe, ikut didampingi Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, Sekda T.Adnan, Inspektur, Plt Kepala Bappeda, Plt Kepala BPKD. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Lhokseumawe Husaini akrab disapa Bang Saini POM juga memaparkan terkait upaya yang telah dilakukan Pemko Lhokseumawe dalam upaya menekan potensi terjadinya korupsi di jajaran Pemerintah Kota Lhokseumawe.
“Sebenarnya, Rakor ini bukan hanya untuk mempererat hubungan kelembagaan, tapi lebih kepada membangun komitmen bersama tentang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari unsur-unsur korupsi,”terang Wakil Wali Kota Husaini yang juga eks Pejuang Aceh Merdeka ini.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Agung Yudha Wibowo, menyebutkan, Pemda dan DPRD merupakan dua aktor kunci yang menentukan hitam-putih tata kelola daerah, apakah bebas dari korupsi atau justru terjerumus dalam praktik koruptif.
“Korupsi di daerah sering berulang dengan pola yang hampir sama. Kalau ada yang belum terungkap, itu mungkin hanya soal waktu,”tegasnya.
Untuk itu, KPK akan terus berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi serta mendukung berbagai langkah strategis di daerah untuk memperkuat komitmen pemberantasan korupsi. Namun demikian, Agung mengingatkan bahwa KPK tidak bisa bekerja sendiri.
Diperlukan kolaborasi erat antara KPK, eksekutif, dan legislatif, agar upaya pemberantasan korupsi berjalan efektif. “Kami tidak hanya sebatas melakukan sosialisasi, tetapi juga membuka ruang dialog untuk membahas persoalan nyata yang terjadi di daerah,”kata Agung. (mp)
