METROPOST.ID– Kementerian Koordinator Perekonomian mengakui gejolak yang terjadi pada harga jagung beberapa waktu lalu disebabkan oleh kesalahan mereka. Mereka terlambat dalam mengukur tingkat kebutuhan jagung di dalam negeri.
Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan Kementerian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengatakan pemerintah terlena dengan produksi jagung dalam negeri. Saat itu pemerintah melihat jagung produksi dalam negeri cukup banyak untuk diserap.
Meskipun banyak, pemerintah tidak mengukur kebutuhan jagung dari industri kecil dan menengah. “Seharusnya saat paceklik kami mampu mengukur produksi kita hanya sekian, butuhnya dalam 3 bulan ke depan dari mana saja. Tapi yang kami lihat hal-hal yang tak terukur,” katanya di Jakarta, Kamis (14/2), seperti dilansir cnnindonesia.
Musdalifah mengatakan kesalahan fatal tersebut disebabkan oleh sistem pendataan pemerintah yang kurang baik. Masalah pendataan tersebut membuat pemerintah kesulitan mengukur kekurangan jagung di masa paceklik.
Alhasil, ketika paceklik terjadi pemerintah terlambat membuat kebijakan. Musdalifah mengatakan pemerintah saat ini sudah menyadari kesalahan tersebut. Oleh karena itulah, pemerintah saat ini tengah berupaya memperbaiki pendataan tersebut. Harga jagung beberapa waktu lalu sempat bergejolak.
Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Makanan ternak (GPMT) Sudirman beberapa waktu lalu mengatakan per kilogram harga jagung berada di atas Rp5.000. Padahal, untuk menekan harga jagung tersebut, pemerintah sudah membuka keran impor sebanyak 100 ribu ton.(mp1)
